Sejarah Pembangunan BLUD RSIA Pemerintah Aceh

sejarah Selasa, 11 November 2014 - Oleh blud rsia aceh

      SEJARAH PEMBANGUNAN BLUD RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK

Dalam kunjungannya ke Banda Aceh pada tanggal 19 Desember 2002 Menteri Kesehatan Republik Indonesia beserta Tim Advance Departemen Kesehatan Republik Indonesia, yang didampingi Kepala Dinas Kesehatan Aceh(dr. Cut Idawani, M.Sc) dan para pejabat eselon III di lingkungan Dinas Kesehatan Aceh, secara langsung melihat kegiatan pelayanan kesehatan dasar di UPTD BLPKM Dinas Kesehatan Aceh. Pada kesempatan tersebut dalam pengarahannya, Menteri Kesehatan Republik Indonesiamenyarankan supaya UPTD BLPKM Dinas Kesehatan Aceh dapat ditingkatkan menjadi Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1.      Untuk tingkat Provinsi Aceh belum terdapat rumah sakit khusus yang memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak.

2.      Lokasi UPTD BLPKM sangat strategis karena terletak di Kota Banda Aceh sebagai ibukota provinsi, sehingga dapat menjadi contoh bagi kabupaten/kota di Pemerintah Aceh.

3.      Kunjungan pasien ibu dan anak sudah memadai untuk sebuah rumah sakit dan cenderung akan terus meningkat sejalan dengan semakin kompleksitasnya permasalahan kesehatan ibu dan anak, yang memerlukan penanganan secara khusus dan dini.

Menindaklanjuti arahan Menteri Kesehatan Republik Indonesia selanjutnya kepala UPTD BLPKM Dinas Kesehatan Aceh dengan suratnya nomor: 445/145 tanggal 27 Mei2003 menyampaikan proposal tentang pengembangan UPTD BLPKM Dinas Kesehatan Aceh menjadi Rumah Sakit Ibu dan Anak  kepada Gubernur Aceh. Usul pengembangan UPTD BLPKM menjadi Rumah Sakit Ibu dan Anak mendapat tanggapan secara serius dari Gubernur Aceh, dengan suratnya Nomor: 445/15103 tanggal 5 Juli 2003 memerintahkan Dinas Kesehatan Aceh untuk segera mempersiapkan segala sesuatu untuk pembentukan Rumah Sakit Ibu dan Anak.

Menyangkut masalah pembiayaan untuk pembangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak, Gubernur memerintahkan agar dialokasikan anggaran ADB/DHA dan sebagai dana pendamping bersumber dari APBA Provinsi Aceh. Selanjutnya gubernur mengharapkan agar Kepala Dinas Kesehatan Aceh segera melakukan pembahasan dengan Departemen Kesehatan Republik Indonesia untuk  pembentukan Rumah Sakit Ibu dan Anak  di Banda Aceh.

           Selanjutnya pada tanggal 25 Februari 2004, Sekretaris Daerah Aceh beserta rombongan dari Dinas Kesehatan Provinsi Aceh melakukan kunjungan kerja ke UPTD BLPKM guna mengetahui keadaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan serta tingkat persiapan UPTD BLPKM menjadi Rumah Sakit Ibu dan Anak. Dalam arahannya Sekretaris Daerah Aceh mengharapkan agar segera disusun struktur organisasi Rumah Sakit Ibu dan Anak dan untuk mengatasi kekurangan obat-obatan serta peralatan kesehatan yang masih kurang, sehingga pelayanan pada UPTD BLPKM tidak terganggu, Sekretaris Daerah Aceh memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan Aceh untuk segera mengatasinya.

          Kepala Dinas Kesehatan Aceh dengan surat nomor: 010/6181 tanggal 27 September 2004, memberitahukan kepada Gubernur Aceh tentang telah tersedianya dana dan selesainya pelaksanaan proses tender pembangunan gedung Rumah Sakit Ibu dan Anak. Untuk segera terlaksananya pembangunan gedung Rumah Sakit Ibu dan Anak, Kepala Dinas Kesehatan Aceh juga meminta agar bangunan lama UPTD BLPKM dapat diizinkan untuk dibongkar sebagai lokasi pembangunan gedung baru Rumah Sakit Ibu dan Anak.

Upaya untuk mempercepat terbentuknya Rumah Sakit Ibu dan Anak mendapat dukungan dari Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Aceh, dengan telaahan staf Kepala Biro Organisasi kepada Bapak Sekretaris Daerah nomor: 065/0087/2005 tanggal 12 Mei 2005, yang memberikan pendapat bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka sesuai dengan Keputusan Presiden nomor:40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah, pembentukan kelembagaan Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Ibu dan Anak  sangat dimungkinkan.

           Sebagai tindak lanjut,Kepala Biro Organisasi pada tanggal 30 Juli 2005 telah membuat telaahan staf kepada Bapak Sekretaris Daerah Aceh yang ditindak lanjuti dengan mengadakan rapat staf terbatas yang dihadiri oleh Asisten Kesejahteraan Sosial Setda Aceh, Kepala Dinas Kesehatan, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, Kepala Biro Organisasi, Kepala Biro Kepegawaian, Kepala Biro Hukum, Kepala UPTD BLPKM, Direktur BPK RSU dr. Zainoel Abidin dan Unsur-unsur Dinas Kesehatan Provinsi. Dalam pengarahannya Sekretaris Daerah Aceh menanyakan tentang persiapan pembentukan Rumah Sakit Ibu dan Anak khususnya dari aspek perangkat pendukung, baik sarana, prasarana maupun sumber daya manusianya (dokter, perawat, paramedis dan sebagainya). Berdasarkan tanya jawab dan masukan-masukan dari para peserta rapat, menghasilkan kesimpulan bahwa “Pembentukan Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Ibu dan Anak dipandang penting dan perlu segera direalisir pembentukannya”.

 Di samping itu, rapat juga memutuskan pembentukan panitia kecil (panitia persiapan) dengan tugas penyusunan draft Qanun tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Ibu dan Anak, penyusunan rancangan anggaran keuangan dan menyusun ketersediaan sumber daya manusia meliputi dokter, perawat dan paramedis.

   Selanjutnya oleh Gubernur Aceh dengan Surat Keputusan Nomor: 061/219/2005 tanggal 12 Agustus 2005 dibentuk Tim Persiapan Pembentukan Kelembagaan Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Ibu dan Anak Provinsi Aceh, yang diketuai oleh Kepala Dinas Kesehatan Aceh dengan anggota dari berbagai unsur teknis terkait. Tim ini bertugas untuk memfasilitasi dan memberikan saran serta pendapat dalam rangka pembentukan Rumah Sakit Ibu dan Anak, menyusun struktur organisasi dan tata kerja serta melakukan konsultasi teknis dengan instansi terkait, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Pada tanggal 7 Maret 2006 bertempat di ruang rapat Wakil Gubernur diadakan rapat pembahasan rancangan Qanun tentang Susunan Organisasi dan Tata KerjaBadan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Ibu dan Anak. Rapat dipimpin oleh Sekretaris Daerah Aceh dan dihadiri oleh Dekan Fakultas HukumUniversitas Syiah Kuala, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala,  Direktur  RSU dr. Zainoel Abidin dan berbagai instansi teknis terkait.

 Setelah rancangan draf qanun pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Ibu dan Anak disampaikan kepada pimpinan DPRAceh, maka dalam rangka mendapatkan masukan dari berbagai pihak, pada tanggal 13 April 2008 dan 17 April 2008 Pansus DPRA melakukan dengar pendapat dengan Kepala UPTD BLPKM dan instansi teknis terkait yang lainnya. Acara dengar pendapat dan pembahasan draf qanun ini bertempat di ruang rapat badan musyawarah DPRAceh yang dihadiri oleh :

·         Dr. T. Hanafiah, MS.              : Ketua Tim

·         Drs. Zulkarnain                       : Sekretaris

·         Hj. Nurhalifah, SH.                 : Anggota

·         Hj. Zainab AB, BA                 : Anggota

·         Ir. H.T. Rivolsa Ismail            : Anggota

Setelah melalui berbagai tahapan pembahasan, pimpinan DPRAceh memberikan persetujuan terhadap Qanun Provinsi Aceh nomor: 5 tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Ibu dan Anak Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Selanjutnya dengan Qanun Nomor: 5 tahun 2007 terjadi perubahan nama Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Ibu dan Anak Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Menjadi Rumah Sakit Ibu dan Anak.

 

Pada tanggal 20 Desember 2011 melalui Peraturan Gubernur  nomor : 445/688/2011 telah ditetapkan Rumah Sakit ibu dan Anak sebagai BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak yang disingkat dengan BLUD RSIA.